Diisukan Ratusan, Ternyata hanya 7 Pengurus PD Purwakarta yang Mundur

INTINESIA - Kepala BPOKK DPD Demokrat Jawa Barat, H Ahmad Bajuri, S.E., M.M., menyebutkan, pihaknya telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Ketua DPC Partai  Demokrat Purwakarta, juga beberapa kader Demokrat Purwakarta lainnya sehubungan dengan isu mundurnya ratusan kader Demokrat di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.

Bajuri berpendapat, isu tersebut sengaja dimanfaatkan menjadi opini publik oleh oknum yang bertujuan agar kepercayaan kepada Demokrat turun.

"Padahal dalam kenyataannya, tidak seperti apa yang diisukan," tegas Bajuri. Sabtu (06/05/2023). 

Baca Juga: Silaturahmi Golkar dan Demokrat, AHY: Demokrat dan Golkar siap Berperan lebih baik bagi Negeri

"Hanya 7 orang kader pengurus saja yang mundur," sambung dia menandaskan.

Dituturkan Bajuri, pada hari Rabu 3 Mei 2023, paska adanya surat masuk pengunduran diri beberapa pengurus Demokrat Purwakarta, pihaknya langsung melakukan cros cek kepada Ketua Demokrat Purwakarta. Ternyata, jelas Bajuri, Ketua Demokrat Purwakarta belum menerima surat pengunduran diri dimaksud.

"Maka kita kirimkan suratnya, dan mengarahkan untuk melakukan konsolidasi menjaga kondusifitas di internal," ujar Bajuri.

Ditambahkan Bajuri, ternyata pada siang harinya muncul berita-berita itu. 

Baca Juga: Cecep Rustandi Pastikan Loyal terhadap Demokrat dan Ketum AHY

Ternyata siangnya muncul berita-berita," ujarnya.

Terkait itu, pihaknya terus memantau perkembangan atas permasalahan itu.

"Setelah dicermati terkait mundur kader tersebut, ada oknum yang sengaja memanfaatkan menjadi opini publik untuk kepentingan menurunkan trust terhadap Partai Demokrat demi  kepuasan individu," jelas Bajuri.

Diakui Bajuri, memang beberapa bulan kebelakang ada miss-komunikasi antara beberapa kader, salah seorangnya yang mengundurkan diri itu. 

Baca Juga: Bajuri: Kader Demokrat harus Jernih dan Objektif Tanggapi Isu dari Luar dan Dalam.

"Setelah dilakukan pertemuan akhirnya dibuatkan fakta integritas agar masing-masing pengurus berjalan sesuai fungsi dan tugasnya. Bila tiga bulan kita pantau tidak berjalan dengan semestinya, berarti mereka siap menerima sanksi," papar Bajuri.