Kementerian Dalam Negeri meluncurkan penguatan audit keuangan untuk daerah di Indonesia dari Jakarta, dengan fokus pada perbaikan pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Langkah ini diposisikan sebagai kelanjutan dari pengukuran kinerja berbasis data yang sudah dijalankan Kemendagri melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2023, yang hasilnya dipaparkan pada Desember 2024. Di saat tekanan publik pada transparansi dan akuntabilitas makin kuat, audit diproyeksikan menjadi instrumen untuk memastikan perencanaan hingga serapan anggaran berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat pengawasan internal lintas wilayah.
Audit keuangan daerah dari Jakarta, Kemendagri tekankan transparansi dan akuntabilitas
Penguatan audit ini bergerak di ekosistem pengawasan yang selama beberapa tahun terakhir dibangun Kemendagri, terutama melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dalam praktiknya, audit diarahkan untuk memeriksa konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga laporan keuangan tidak hanya rapi di atas kertas tetapi juga selaras dengan realisasi di lapangan.
Kerangka penilaian yang sudah ada di IPKD memberi petunjuk area yang paling sering menjadi perhatian. IPKD menggunakan enam dimensi utama—perencanaan, pengalokasian, publikasi dan keterbukaan, penyerapan, kondisi fiskal, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—yang kini dapat menjadi “peta awal” bagi audit untuk menentukan prioritas pemeriksaan. Bagi pemerintah daerah, konsekuensinya bukan sekadar penilaian, tetapi juga tuntutan pembenahan administrasi dan bukti dukung yang lebih disiplin.
IPKD 2023 jadi basis data: partisipasi naik, empat provinsi DOB Papua belum terukur
Dasar data yang dipakai Kemendagri untuk memotret kesiapan tata kelola sudah terlihat dari pengukuran IPKD. Dalam acara pemberian penghargaan hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023 (tahun ukur 2024) di Command Center BSKDN pada 16 Desember 2024, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan adanya kenaikan partisipasi penginputan data oleh daerah. Seluruh 34 provinsi tercatat ikut berpartisipasi, sementara tingkat kabupaten mencapai 95% atau 393 kabupaten, dan kota 98% atau 91 kota.
Namun, data itu juga menunjukkan pekerjaan rumah yang spesifik. Empat daerah otonomi baru di Papua—Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan—belum dapat diukur karena dokumen APBD masih berbentuk peraturan kepala daerah dan belum memenuhi kebutuhan dokumen pengelolaan keuangan yang dipersyaratkan IPKD. Dalam konteks audit, kondisi semacam ini biasanya membuat verifikasi lebih menantang: ketika jejak dokumen belum lengkap, proses pembuktian kebijakan dan transaksi menjadi lebih panjang, dan risiko salah tafsir meningkat.
IPKD juga menerapkan pengelompokan daerah berdasarkan kapasitas fiskal—tinggi, sedang, rendah—mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang peta kapasitas fiskal daerah. Pemeringkatan dilakukan otomatis melalui aplikasi, lalu dipublikasikan sebagai bagian dari agenda transparansi. Di level implementasi, audit dapat memanfaatkan pengelompokan ini untuk membedakan risiko dan karakter belanja: apakah tekanan terbesar ada di belanja layanan dasar, proyek infrastruktur, atau transfer antarsatuan kerja.
Dampak ke ekonomi digital: sinergi Kemendagri, OJK, dan TPAKD dorong disiplin APBD
Audit dan penguatan tata kelola keuangan daerah tidak berdiri sendiri. Pada 7 Juni 2024, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) lewat agenda capacity building yang dirangkai dengan Webinar Series Keuda Update Seri ke-49. Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan menekankan peran keuangan daerah sebagai kunci pendorong pertumbuhan, sekaligus meminta pemda mengoptimalkan realisasi APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik.
Dalam praktik digital economy, disiplin APBD memengaruhi banyak rantai: dari pembayaran proyek yang menentukan arus kas pelaku usaha lokal, hingga program pembiayaan yang menyasar UMKM. Maurits merujuk data Kementerian Koperasi dan UMKM tentang jumlah UMKM yang mencapai 64,334 juta unit, serta dorongan pemerintah terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketika audit memperketat validasi belanja dan memastikan penyerapan sesuai aturan, dampaknya bisa terasa langsung pada eksekusi program yang menyentuh pelaku usaha—termasuk percepatan pembayaran dan ketepatan sasaran.
TPAKD juga diposisikan sebagai penghubung kolaborasi pemda dengan lembaga jasa keuangan di daerah, termasuk untuk memperluas pemanfaatan produk pasar modal dan sektor industri keuangan nonbank. Dari hasil capacity building, jumlah TPAKD yang mengimplementasikan program kerja terkait IKNB meningkat: pada 2023 tercatat 84 TPAKD dengan 137 program, dan pada 2024 menjadi 110 TPAKD dengan 171 program. Di sini, audit berpotensi menjadi “pengaman” agar ekspansi program berjalan dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama saat pemerintah daerah menyiapkan bukti administrasi dan pelaporan yang akan diuji.
Pengalaman penghargaan IPKD juga memberi contoh konkret arah perbaikan. Penerima apresiasi pengelolaan keuangan daerah terbaik untuk Tahun Anggaran 2023 mencakup DI Yogyakarta, Kabupaten Grobogan, dan Kota Tasikmalaya untuk kapasitas fiskal rendah; Kabupaten Muna Barat dan Kota Denpasar untuk kapasitas sedang; serta Kabupaten Bangka dan Kota Medan untuk kapasitas fiskal tinggi. Bagi daerah lain, pertanyaannya sederhana: apakah audit akan menjadi beban tambahan, atau justru pendorong percepatan pembenahan sistem dan kualitas laporan keuangan?
