Jakarta menjadi panggung utama penyesuaian kebijakan pemerintah terkait insentif fiskal bagi investor di Indonesia, seiring berubahnya lanskap aturan pajak internasional. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tengah menyiapkan skema baru untuk menjaga daya tarik investasi perusahaan multinasional setelah penerapan pajak minimum global 15% membuat fasilitas lama seperti tax holiday dan tax allowance kian kurang relevan. Arah kebijakan ini dibahas dalam sejumlah pernyataan pejabat pada September 2025 di Jakarta, di tengah upaya menjaga arus modal dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Insentif fiskal baru di Jakarta disiapkan agar tetap kompatibel dengan pajak minimum global
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama, menjelaskan bahwa pemerintah mengkaji format insentif yang tidak menurunkan effective tax rate (ETR) perusahaan multinasional hingga di bawah 15%. Prinsip ini mengikuti kerangka pajak minimum global yang diadopsi banyak negara, sehingga ruang “adu tarif rendah” untuk menarik modal makin sempit.
Dalam paparannya usai acara Policy Dialogue The PRAKARSA & Indef di Jakarta pada 25 September 2025, Mekar menyebut dua model yang dinilai sejalan dengan ketentuan tersebut: marketable tax credit dan qualified refundable tax credit (QRTC). Pada marketable tax credit, perusahaan memperoleh kredit pajak karena menanam modal; bila kreditnya melebihi kewajiban pajak, kredit itu dapat diperjualbelikan ke pihak lain yang membutuhkan pengurang pajak.
Adapun QRTC bekerja lewat mekanisme “dapat dikembalikan” dalam bentuk kas atau setara kas. Menurut Mekar, model semacam ini dipandang lebih aman karena dampaknya terhadap perhitungan ETR perusahaan bisa lebih rendah dibanding insentif berbasis pemotongan tarif. Pada akhirnya, ia menegaskan, keputusan final tetap berada di tangan Kementerian Keuangan, sementara Ditjen Pajak menjalankan aturan yang ditetapkan.
Alasan Indonesia mengubah strategi insentif fiskal setelah PMK 136 2024 berlaku
Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global sejak awal pemberlakuan aturan berbasis PMK Nomor 136/2024. Ketentuan ini menargetkan perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro, yang pada prinsipnya memastikan beban pajak minimal 15% di tingkat yurisdiksi.
Dampaknya terasa pada desain insentif yang selama ini populer. Ketika tax holiday atau tax allowance menekan pajak penghasilan efektif hingga rendah, negara asal atau yurisdiksi lain dapat memungut pajak tambahan (top-up) agar kembali mencapai ambang 15%. Dalam situasi itu, keuntungan insentif bagi korporasi menjadi berkurang karena “selisihnya” tidak lagi dinikmati penuh oleh perusahaan, melainkan berpotensi dipungut di tempat lain.
Di titik ini, pemerintah berupaya mempertahankan daya saing iklim ekonomi nasional tanpa menabrak arsitektur pajak global. Pergeseran tersebut juga berkaitan dengan agenda memperdalam manfaat investasi di dalam negeri—bukan hanya mengejar angka realisasi modal masuk, tetapi memastikan kontribusinya terasa pada rantai pasok, tenaga kerja, dan penguatan industri.
Transisi dari insentif berbasis “pemangkasan tarif” ke skema berbasis kredit yang terukur dinilai bisa membantu Indonesia tetap menarik bagi kantor pusat regional dan basis produksi. Pertanyaannya kemudian: model mana yang paling cepat dan paling efektif diterapkan dalam birokrasi fiskal yang kompleks?
Perubahan ini ramai diperbincangkan di kanal berita dan diskusi kebijakan karena beririsan langsung dengan keputusan penempatan pabrik, pusat data, hingga pembiayaan proyek. Berikut rekam jejak pembahasan terkait pajak minimum global dan respons kebijakan yang banyak dicari pembaca.
Dampak bagi investor dan sektor dana investasi saat pemerintah menyiapkan pengganti tax holiday
Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 11 September 2025, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa insentif yang disiapkan diarahkan untuk memperkuat fasilitas yang sudah ada, dengan penekanan pada perbaikan kualitas hilirisasi. Menurutnya, ketika hilirisasi makin dalam, distribusi manfaatnya ikut membaik—sebuah sinyal bahwa insentif baru tidak hanya mengejar masuknya modal, tetapi juga nilai tambah di dalam negeri.
Dalam praktiknya, pesan ini penting bagi pelaku usaha yang tengah menyusun rencana ekspansi multi-tahun. Ambil contoh proyek manufaktur yang mengandalkan impor mesin pada tahap awal: skema yang selaras dengan pajak minimum global bisa memberi kepastian arus kas tanpa membuat ETR jatuh di bawah ambang 15%, sehingga perencanaan keuangan lebih stabil. Kepastian semacam itu biasanya menjadi bahan utama dalam rapat komite investasi perusahaan multinasional, terutama ketika dibandingkan dengan lokasi alternatif di kawasan.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menambahkan pada 10 September 2025 bahwa pemerintah juga memantau langkah negara lain agar paket Indonesia tetap kompetitif. Pernyataan ini menggarisbawahi dinamika regional, ketika tiap negara berusaha menawarkan nilai tambah non-tarif: kepastian regulasi, kemudahan administrasi, dan insentif yang tidak mudah “dinetralisir” oleh aturan global.
Dari sisi analisis kebijakan, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai tidak semua insentif terdampak langsung oleh pajak minimum global. Ia menyoroti bahwa insentif berbasis pengeluaran seperti immediate expensing atau accelerated depreciation relatif lebih aman dibanding insentif berbasis penghasilan. Fajry juga menyebut QRTC sebagai instrumen yang lebih kompatibel, karena memengaruhi besaran adjusted global income alih-alih adjusted covered tax, sehingga tekanan terhadap ETR tidak sebesar skema lain.
Ia menunjuk contoh di kawasan: Singapura bergerak cepat pada 2024 dengan kebijakan QRTC bernama Refundable Investment Credit (RIC). Bagi pelaku dana investasi dan manajer aset yang menilai prospek proyek di Indonesia, sinyal komparatif seperti ini menjadi rujukan: apakah skema di Indonesia bisa memberikan kepastian yang setara, sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi berbasis industrialisasi dan layanan digital?
Perdebatan berikutnya akan mengerucut pada desain teknis dan waktu penerapan, karena bagi investor, kepastian sering kali sama pentingnya dengan besaran insentif itu sendiri.
Untuk konteks lebih luas mengenai QRTC dan respons negara-negara terhadap pajak minimum global, berikut topik yang banyak dibahas dalam berbagai forum ekonomi dan kanal digital.
