CNIL, otoritas perlindungan data Prancis, kembali menajamkan arah kebijakan soal pelacakan digital melalui serangkaian rekomendasi dan perangkat pendampingan yang dipublikasikan dalam laporan aktivitas terbarunya. Pembaruan ini muncul ketika keluhan publik terkait layanan “telecoms, web and social networks” mendominasi pengaduan, sementara notifikasi kebocoran data pribadi terus meningkat. Bagi pelaku industri, pesan yang dibawa jelas: tuntutan transparansi, kontrol pengguna, dan disiplin tata kelola kini menjadi inti regulasi digital di Eropa.
Rekomendasi CNIL soal pelacakan digital menguat di tengah lonjakan penegakan
Dalam laporan aktivitas tahunannya yang dirilis pada 29 April 2025, CNIL menegaskan 2024 sebagai tahun dengan aktivitas pengawasan yang padat, termasuk pemeriksaan terhadap kepatuhan aturan cookies dan tracers—istilah yang di Prancis lazim dipakai untuk teknologi pelacakan di web dan aplikasi. Pemeriksaan ini menyasar aktor publik dan swasta, dari kementerian hingga perusahaan, dengan fokus pada praktik pelacakan, keamanan siber, dan penggunaan perangkat video.
Angka penindakan juga memperlihatkan eskalasi. CNIL menerbitkan 331 tindakan korektif pada 2024, termasuk 87 sanksi dengan total denda melampaui €55 juta. Mekanisme prosedur sederhana—diperkenalkan pada 2022 untuk kasus yang tidak kompleks—dipakai lebih intensif, menghasilkan 69 sanksi pada 2024, hampir tiga kali lipat dibanding 2023.
Bagi ekosistem iklan digital dan analitik, tren ini penting karena isu pelacakan sering bertaut langsung dengan persetujuan, pengukuran audiens, dan pengayaan profil pengguna. Dengan meningkatnya jumlah keputusan, perusahaan yang mengandalkan pengawasan online untuk optimasi kampanye harus menyiapkan bukti kepatuhan yang rapi—bukan hanya banner persetujuan, tetapi juga dokumentasi tujuan pemrosesan dan kontrol yang efektif. Pada level Eropa, CNIL juga menyebut telah mengkaji 12 rancangan sanksi lintas negara, menandakan koordinasi yang makin ketat.
Keluhan publik dan privasi data mendorong standar transparansi yang lebih ketat
Tekanan regulasi tidak lahir dari ruang hampa. CNIL mencatat 2024 sebagai tahun rekor untuk pengaduan, dengan total 17.772 keluhan. Tema “telecoms, web and social networks” menjadi sumber terbesar, mencapai 49% dari keseluruhan pengaduan, diikuti perdagangan 19% dan isu ketenagakerjaan 13%. Pola ini mencerminkan bagaimana titik gesek utama privasi data sering muncul di layanan yang dipakai sehari-hari: koneksi internet, platform sosial, dan layanan digital berbasis akun.
Dalam praktiknya, pelacakan kerap terasa “tak terlihat” bagi pengguna. Seorang pekerja lepas yang mengandalkan platform jejaring sosial untuk mencari klien, misalnya, bisa menghadapi iklan yang seolah mengikuti lintasan aktivitasnya dari satu situs ke situs lain. Pertanyaan retoris yang makin sering muncul di meja regulator adalah: apakah pengguna benar-benar memahami apa yang disetujui, atau hanya mengeklik agar bisa masuk ke layanan?
Di sinilah transparansi dan hak pengguna menjadi kata kunci. CNIL menempatkan misi “menginformasikan dan melindungi masyarakat” sebagai pilar kerja, sekaligus mendorong organisasi agar menjelaskan tujuan pelacakan secara jelas, memberi pilihan yang setara, dan memudahkan orang menggunakan haknya. Dalam ekosistem yang ditopang data, pergeseran ini mengubah cara tim produk, legal, dan pemasaran menyusun pengalaman persetujuan serta pengelolaan preferensi.
Isu perlindungan anak juga ikut menonjol dalam kerja penyadaran publik. CNIL melaporkan 84 aksi lapangan terkait anak muda—mulai dari lokakarya di sekolah hingga materi edukasi—di tengah perdebatan seputar akses konten pornografi, kontrol orang tua, dan perundungan siber. Ini memperluas diskusi pelacakan: bukan hanya soal iklan, tetapi juga soal risiko eksposur dan profilisasi terhadap kelompok rentan.
Keamanan siber dan kebocoran data memperkuat urgensi perlindungan data
Di luar pelacakan, laporan CNIL memperlihatkan ancaman yang memperbesar konsekuensi ketika data terkumpul dalam skala besar: kebocoran. Pada 2024, CNIL menerima 5.629 notifikasi pelanggaran data pribadi, naik 20% dibanding 2023. Yang paling mengkhawatirkan, jumlah insiden yang berdampak pada lebih dari satu juta orang dilaporkan berlipat ganda, dari sekitar 20 menjadi 40 serangan yang berhasil.
CNIL menyebut insiden besar itu menimpa aktor yang lekat dengan kehidupan sehari-hari warga Prancis, termasuk penyedia akses internet, pihak ketiga pembayaran, e-commerce, dan layanan publik. Ketika basis data pelanggan atau identitas bocor, dampaknya bergerak cepat: pencurian detail perbankan, risiko pencurian identitas, hingga kampanye penipuan yang memanfaatkan data yang sudah terpapar. Dalam konteks ini, pembatasan pelacakan dan minimisasi data sering dipandang bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi mengurangi “permukaan serangan”.
Untuk merespons gelombang ancaman tersebut, CNIL bekerja bersama ANSSI (agensi keamanan siber nasional Prancis), bagian siber kejaksaan Paris (J3), dan Cybermalveillance.gouv.fr guna mencegah serta membatasi dampak bagi individu. Kolaborasi ini menegaskan arah kebijakan: perlindungan data tidak bisa dipisahkan dari keamanan siber, terutama ketika perusahaan mengandalkan ekosistem pelacakan, identitas, dan integrasi pihak ketiga.
CNIL juga menempatkan kecerdasan buatan dalam jalur pendampingan yang sama. Melanjutkan rencana aksi 2023, lembaga ini menerbitkan rekomendasi pengembangan sistem AI melalui 12 lembar panduan praktis, dengan 9 sudah berstatus final setelah konsultasi pemangku kepentingan, serta rangkaian tanya jawab awal tentang AI generatif. Bagi sektor digital, kaitannya langsung: model dan fitur berbasis AI sering bergantung pada data dalam jumlah besar, sehingga disiplin tujuan pemrosesan dan kontrol akses akan menjadi penentu kepatuhan berikutnya.
