Bandung kembali menjadi panggung keluhan pelaku industri tekstil yang merasa kian terdesak oleh tekanan impor di Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi yang membahas kondisi terkini sektor tekstil nasional, politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua DPP bidang industri dan perdagangan, Darmadi Durianto, menilai produk impor yang mudah masuk dan murah telah mengubah peta persaingan di pasar tekstil. Kekhawatiran utamanya: ketika barang luar negeri menguasai rak ritel dan marketplace, ruang tumbuh produsen lokal menyempit dan risiko terhadap tenaga kerja meningkat.
Industri tekstil Bandung mengeluhkan tekanan impor dan dominasi barang murah
Di sentra manufaktur tekstil Jawa Barat, Bandung sering disebut sebagai barometer naik-turunnya permintaan nasional. Karena itu, saat pelaku usaha di kota ini menyuarakan kegelisahan, pesan yang dibawa biasanya lebih luas daripada sekadar masalah regional.
Dalam forum tersebut, Darmadi Durianto menyoroti kecenderungan pasar domestik yang kian dibanjiri produk impor. Persoalan ini, menurutnya, bukan hanya soal harga, tetapi juga soal akses: barang impor hadir cepat, ragamnya banyak, dan kerap lebih menarik bagi konsumen yang mengejar tren.
Dampaknya terasa di lantai produksi. Sejumlah pabrik mengakui tingkat pemanfaatan kapasitas masih tertahan di kisaran 50–60 persen, sebuah angka yang menggambarkan mesin berputar tetapi tidak pada titik efisiensi. Dalam kondisi seperti itu, biaya per unit menjadi lebih tinggi, dan jarak daya saing dengan produk impor makin melebar.
Di Bandung, pelaku usaha menggambarkan situasi ini seperti “tarik ulur” harian: ketika pesanan menurun, pabrik menahan produksi; saat produksi turun, biaya tetap seperti energi dan logistik terasa lebih berat. Pada akhirnya, tekanan biaya bertemu dengan persaingan impor yang agresif di ritel, menciptakan lingkaran yang sulit diputus.
SWC dan thrifting impor memperumit pengawasan pasar tekstil Indonesia
Selain produk baru, perhatian juga mengarah ke arus pakaian bekas dan material yang disebut Shredded Worn Clothing (SWC). Isu yang berulang dalam diskusi adalah dugaan pemanfaatan celah pengaturan kode HS, sehingga barang yang dinilai masih layak pakai dapat masuk dengan label limbah.
Fenomena ini kemudian bersinggungan dengan tren thrifting impor yang semakin terlihat di berbagai daerah. Bagi konsumen, pakaian bekas impor menawarkan kombinasi harga murah dan “keunikan” merek global. Namun bagi pabrikan dalam negeri, lonjakan pasokan semacam itu menambah tekanan di segmen harga bawah, yaitu segmen yang selama ini menjadi penopang volume penjualan.
Di lapangan, perdebatan muncul: bagaimana membedakan barang yang benar-benar limbah dengan barang yang sejatinya siap dipakai ulang? Ketika definisi dan pengawasan tidak berjalan rapat, yang terjadi bukan sekadar pergeseran preferensi belanja, melainkan juga gangguan pada ekosistem dagang yang lebih luas, dari produsen kain hingga konveksi kecil.
Dalam konteks perdagangan internasional, praktik semacam ini juga menyulitkan penataan kebijakan karena bersentuhan dengan rezim kepabeanan, standar, dan penegakan hukum. Pada titik itu, isu impor tidak lagi sekadar angka, melainkan menyangkut kredibilitas pengawasan pasar dalam negeri.
Perbincangan tentang impor tidak lepas dari sorotan publik, termasuk liputan video dan pemberitaan yang menampilkan dinamika protes serta razia di sektor terkait. Berikut rujukan pencarian video yang relevan untuk konteks isu ini.
Biaya energi, kurs rupiah, dan aturan PP 29 2021 jadi penentu daya saing produsen lokal
Dari sisi internal, pelaku industri menilai persoalan paling nyata adalah struktur biaya. Harga energi dan logistik disebut masih menjadi beban yang membuat produk domestik sulit menandingi barang impor yang datang dari negara dengan skala produksi lebih besar.
Ketergantungan bahan baku impor juga mengunci risiko lain: ketika kurs rupiah bergejolak, biaya produksi ikut naik. Kapas dan sejumlah bahan sintetis masih banyak didatangkan dari luar negeri, sehingga pelemahan nilai tukar cepat terasa di pabrik. Pada saat bersamaan, sebagian fasilitas produksi dinilai belum mengikuti modernisasi, membuat konsumsi energi lebih boros dan produktivitas tertahan.
Dalam forum yang sama, kebutuhan peran negara ditekankan bukan sekadar sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai penegak sistem yang adil. Salah satu rujukan yang kerap disebut pelaku usaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang dipandang penting untuk memastikan tata niaga dan pengawasan berjalan sehingga produk dalam negeri tidak terus-menerus berhadapan dengan praktik dagang yang merugikan.
Perubahan perilaku konsumen turut memperumit tantangan. Produk yang diasosiasikan dengan merek global atau dipopulerkan figur publik sering lebih cepat terserap pasar, meski kualitas produk lokal tidak selalu kalah. Pada titik ini, pertaruhannya menyentuh ekonomi nasional: jika kapasitas industri turun berkepanjangan, efeknya merambat dari pabrik, pemasok benang dan aksesori, sampai sektor logistik.
Sejumlah laporan media dan riset sektoral dalam beberapa tahun terakhir juga mencatat gelombang penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja di sentra tekstil, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seiring melemahnya permintaan dan ketatnya persaingan. Bagi pelaku usaha di Bandung, pertanyaan kuncinya kini sederhana: kebijakan pengendalian impor dan pembenahan biaya produksi bisa dipercepat, atau industri akan terus kehilangan pijakan di pasar sendiri?
Perkembangan kebijakan dan penindakan di lapangan kerap menjadi sorotan di kanal video, terutama yang menyoroti operasi pengawasan barang impor dan dinamika industri TPT. Berikut rujukan pencarian video terkait.
