Hong Kong mempercepat langkahnya untuk menarik lebih banyak pelaku industri crypto melalui serangkaian kebijakan dan regulasi yang lebih fleksibel, sambil menegaskan fokus pada perlindungan investor. Dalam pernyataan di ajang Hong Kong FinTech Week pada Senin (3/11), CEO Securities and Futures Commission (SFC) Julia Leung mengatakan platform perdagangan aset digital berlisensi akan diizinkan terhubung ke order book global, beranjak dari model “ringfenced” yang sebelumnya membatasi transaksi pada entitas lokal. Di saat minat global terhadap aset digital meningkat dan berbagai yurisdiksi menyiapkan aturan baru, arah kebijakan ini menempatkan kota tersebut dalam persaingan regional untuk merebut investasi dan talenta industri crypto.
Hong Kong longgarkan akses likuiditas global untuk platform crypto berlisensi
Di panggung Hong Kong FinTech Week, Leung menjelaskan bahwa SFC siap membuka akses yang lebih luas selama pengamanan investor dinilai memadai. “Kami memang cenderung berhati-hati,” ujarnya, seraya menekankan bahwa pelonggaran hanya dilakukan setelah regulator yakin perlindungan pasar berjalan. SFC menyatakan aturan resmi terkait perubahan ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Perubahan tersebut menandai pergeseran besar: konektivitas ke order book global diperkirakan meningkatkan likuiditas dan efisiensi eksekusi transaksi, sekaligus membuat perdagangan aset digital lebih mendekati praktik pasar keuangan tradisional. Bagi perusahaan yang selama ini mengeluhkan kedangkalan pasar lokal, sinyal ini berpotensi mengubah perhitungan biaya, slippage, dan kemampuan mengelola risiko.
Di dalam ekosistem, isu likuiditas sering menjadi penentu apakah sebuah pusat keuangan benar-benar kompetitif. Ketika sebuah bursa dapat “menarik” aliran order dari pasar global, selisih harga antar-venue cenderung menyempit dan pengalaman pengguna membaik. Pada titik itu, pertanyaan yang muncul bagi banyak pelaku industri: apakah Hong Kong bisa menjadi jembatan yang efektif antara modal internasional dan permintaan di Asia?
Kebijakan aset digital 2.0 memperluas pengawasan SFC dari bursa hingga stablecoin
Sejalan dengan pelonggaran akses pasar, pemerintah Hong Kong juga meluncurkan kebijakan aset digital utama keduanya, yang mempertegas ambisi menjadi pusat kripto global dengan kerangka yang lebih menyeluruh. Kerangka ini berada di bawah pengelolaan Securities and Futures Commission dan dirancang untuk mencakup bursa, kustodian, stablecoin, serta penyedia layanan terkait. Otoritas menyatakan konsultasi publik untuk perizinan akan segera dimulai, menandakan jalur regulasi yang lebih tegas dibanding pendekatan tambal-sulam.
Langkah ini datang setelah Hong Kong, sejak 2022, membangun kredensialnya lewat rezim perizinan dan serangkaian produk pasar yang lebih “institusional”. Pada Desember (tahun yang disebut dalam rangkaian kebijakan tersebut), tercatat empat bursa telah mengantongi lisensi. Selain itu, mulai 1 Agustus, penerbit stablecoin juga akan diwajibkan memiliki lisensi, sebuah langkah yang menempatkan stablecoin—yang kerap digunakan sebagai “jembatan” likuiditas—dalam perimeter pengawasan yang lebih ketat.
Di tengah persaingan lintas yurisdiksi, Hong Kong juga membaca arah arus global: Eropa sudah menyiapkan kerangka komprehensif lewat MiCA, sementara negara lain di Asia dan Barat bergerak dengan model pengawasan masing-masing. Dalam konteks ini, kebijakan Hong Kong berupaya menjawab dua tuntutan sekaligus: membuka ruang inovasi untuk industri, namun memastikan fondasi kepatuhan cukup kuat untuk menampung arus investasi institusional. Untuk gambaran dinamika Eropa, salah satu rujukan adalah laporan tentang regulasi MiCA di Uni Eropa.
Tarik-menarik antara percepatan dan kehati-hatian juga terlihat di Amerika Serikat, di mana kebijakan pro-kripto disebut kian menguat, namun tetap dibayangi penegakan hukum dan pengawasan lembaga. Perbandingan ini kerap dipakai pelaku pasar untuk menilai risiko yurisdiksi; salah satu ringkasannya dapat dibaca lewat perkembangan pasar crypto di AS. Pada akhirnya, kredibilitas Hong Kong akan diuji pada detail implementasi dan konsistensi pengawasan.
Tokenisasi RWA dan ETF berbasis token jadi taruhannya untuk investasi institusional
Di luar perdagangan spot, pemerintah menargetkan pengembangan tokenisasi aset dunia nyata (Real-World Asset/RWA), termasuk meninjau penerapannya pada obligasi dan produk keuangan lain. Sekretaris Keuangan Paul Chan menekankan pentingnya memperluas use case dan meningkatkan penerapan praktis, sebuah sinyal bahwa fokusnya bukan sekadar narasi Web3, melainkan bagaimana pasar modal bisa memanfaatkan infrastruktur token untuk efisiensi.
Tokenisasi obligasi, misalnya, menjanjikan settlement lebih cepat, pencatatan kepemilikan yang lebih transparan, dan potensi pembagian unit investasi yang lebih kecil. Pemerintah juga menyatakan rencana untuk menormalkan penerbitan obligasi berbasis token serta mendukung perdagangan ETF berbasis token, yang diharapkan membantu likuiditas dan memperluas akses. Di pasar yang semakin terhubung, produk seperti ini sering menjadi “jembatan” agar manajer aset konvensional bisa masuk tanpa harus mengubah mandat investasi secara drastis.
Pelonggaran yang sedang dipertimbangkan SFC turut mengarah ke sisi komersial: regulator menilai opsi agar broker kripto lokal dapat mengakses global liquidity pools, serta mengizinkan peluncuran token baru tanpa syarat riwayat perdagangan 12 bulan. Dalam praktiknya, perubahan seperti itu dapat mempercepat time-to-market, walau tetap menuntut pengendalian risiko listing agar tidak membuka pintu bagi aset berisiko tinggi.
Efeknya terasa pada strategi ekspansi pemain besar. Dalam diskusi industri, kebijakan yang memungkinkan perusahaan global beroperasi lewat lisensi broker—tanpa menunggu izin penuh sebagai bursa yang dapat memakan waktu bertahun-tahun—dipandang sebagai insentif yang konkret. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari kedalaman pasar, peningkatan volume yang terukur, dan apakah model pengawasan mampu mencegah masalah yang selama ini menjadi sumber reputational risk di sektor aset digital.
